Lintasinfo.com, Kabupaten Tangerang | Berawal dari pemasangan bendera partai Golkar pada waktu malam hari di wilayah Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Pemasangan bendera partai Golkar tersebut adanya kegiatan Musyawarah Daerah (MUSDA) di hotel Imperial Arya Duta Lippo Karawaci. Selasa, 16/12/2025.
Pemasangan bendera partai politik di Indonesia diatur ketat, terutama terkait lokasi dan waktu pemasangan. Secara umum, bendera partai tidak bisa dipasang sembarangan di pagar atau sepanjang jalan raya, terutama jika dilakukan di luar masa kampanye resmi.
Berikut rincian aturannya:Di Luar Masa KampanyePerlu Izin: Pemasangan atribut partai, termasuk bendera, di ruang publik harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat, biasanya melalui Satpol PP atau dinas terkait.
Bukan Pelanggaran Pidana, tapi Pelanggaran Perda: Di luar masa kampanye, pemasangan atribut partai di ruang publik lebih sering ditindak sebagai pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum, bukan pelanggaran pidana pemilu.
Fasilitas Pribadi: Pemasangan di pagar rumah pribadi pada dasarnya diperbolehkan, asalkan tidak melanggar tata ruang kota atau mengganggu fasilitas umum, dan pemilik properti memberikan izin. Namun, jika dipasang di area yang terlihat publik, tetap ada potensi penertiban oleh pihak berwenang jika dianggap mengganggu estetika atau ketertiban umum.
M,(inisial), saat dikonfirmasi dilokasi ia hanya suruh memasang bendera tersebut oleh seseorang dan tidak mengetahui terkait izinnya.
“Saya mah di suruh pasang doang pak, kalau terkait izin saya tidak tahu pak, dewannya pak Fikri dan pak Faizal, orang Golkar,”ujarnya.
Fikri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp ia menuturkan bahwa dirinya yang bertanggung jawab di Daerah Pilihan (DAPIL) Kabupaten Tangerang.”Ini ada acara Golkar pak, izin di Lippo Karawaci, Musda partai Golkar pak, sudah bersurat ke Kecamatan Kelapa Dua, Lurah Kelapa Dua dan Bencongan Indah, izin ada apa ya? Izin bapak dapat nomor saya dari siapa,”tuturnya.
Kemudian, saat ingin audensi, Fikri sedang ada agenda lain jadi tidak bisa menemui wartawan dan dimintai nomor rekening, ada apakah?
”Karena saya ada agenda, ada nomor rekening pak, ini saya urusannya dengan bapak aja ya,”ungkap Fikri.
Adanya dugaan tersebut mengarah kepada suap yang akan dilakukan oleh anggota dewan tersebut. Padahal sudah jelas bahwa suap itu sudah tidak diperbolehkan.
Undang-undang suap di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi, termasuk Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang pidana suap. Sanksi hukuman penjara Maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp.250 juta.
Saat berita ini diterbitkan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dapat dikonfirmasi lebih lanjut.
Penulis : Saepudin
