Lintasinfo.com, Sulawesi Selatan| Skandal dugaan keterlibatan Ketua Asosiasi Pengusaha Rokok (HIIPTERS) Kabupaten Soppeng, provinsi Sulawesi Selatan, Haji Jayadi, dalam produksi dan peredaran rokok ilegal merek “Kartu AS” mengguncang dunia usaha tembakau di wilayah tersebut.
Ironisnya, organisasi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi rokok ilegal justru diduga menjadi bagian dari praktik yang merusak tatanan industri rokok legal.
Kasus ini menyeruak di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Soppeng.
Pada tahun 2024, tercatat daerah ini mengantongi Rp 1,1 miliar dana cukai yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan pengawasan produk tembakau, bukan justru dikaitkan dengan aktivitas ilegal yang bertentangan dengan tujuan dana tersebut.
Seorang warga Soppeng yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekecewaannya, atas apa yang dilakukan Ketua HIPTERS.
”Seharusnya beliau (Haji Jayadi) mencegah rokok ilegal, bukan memproduksinya. Jabatan sebagai Ketua HIPTERS seakan dimanfaatkan sebagai tameng untuk memuluskan bisnis rokok ilegal,” ujar warga dengan nada kesal.
Haji Jayadi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp oleh awak media tidak memberikan tanggapan apapun.
Arif, selaku petugas penindakan Bea Cukai Makassar, yang juga tidak menanggapi konfirmasi awak media seolah-olah bungkam, ini menimbulkan spekulasi publik tentang adanya upaya menutupi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Soppeng.
Warga yang sama juga menyoroti lemahnya penegakan hukum di tingkat daerah, atas beredarnya rokok ilegal tanpa adalah tindakan dari para petugas.
“Kalau Bea Cukai Pare-Pare tidak mampu memberantas peredaran rokok ilegal di Soppeng, lebih baik Bea Cukai pusat di Jakarta yang turun tangan,” ungkap warga.
Dugaan keterlibatan pejabat asosiasi dalam praktik ilegal ini menjadi tamparan keras bagi integritas lembaga pengusaha rokok di Soppeng.
Publik kini menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum dan Bea Cukai untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya.
Saat berita ini diterbitkan agar pihak-pihak terkait bisa menjalankan tugasnya dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Penulis : Redaksi
Editor : Saepudin
